Politik

 Juru Bicara Satgas Perlakuan Covid-19 Wiku Adisasmito memperjelas jika semua kesibukan semasa tingkatan Pemilihan kepala daerah Serempak 2020 yang memunculkan keramaian massa harus dijauhi. Masalahnya keramaian massa mempunyai potensi tingkatkan penyebaran virus corona (Covid-19). Sportsbook dan Permainan Judi Bola "Kami tidak dapat mentoleransi berlangsungnya kesibukan politik yang memunculkan keramaian serta mempunyai potensi kenaikan penyebaran," tutur Wiku dalam pertemuan wartawan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (22/9/2020). Wiku mengutamakan jika kesibukan politik semasa Pemilihan kepala daerah 2020 harus dilaksanakan dengan prosedur kesehatan yang ketat. Ketetapan itu sudah diputuskan lewat Ketentuan Komisi Penyeleksian Umum (PKPU) Nomor 6 serta 10 tahun 2020 mengenai penerapan Pemilihan kepala daerah di waktu epidemi Covid-19. Wiku minta peserta Pemilihan kepala daerah serta simpatisan ikuti ketentuan yang sudah diputuskan itu. Hingga, penerapan Pemilihan kepa...

 Komisi Penyeleksian Umum (KPU) masih meluluskan beberapa bentuk pekerjaan kampanye, diantaranya berbentuk konser pada Penyeleksian Kepala Wilayah atau Pemilihan kepala daerah Serempak 2020. Sportsbook dan Permainan Judi Bola Walau dibolehkan, KPU keluarkan beberapa kriteria supaya konser Pemilihan kepala daerah Serempak 2020 dapat diadakan sebab ada pada kondisi epidemi Covid-19. "Ada ketetapan dalam undang-undang serta dalam ketentuan memang ditata demikian. Buat KPU pasti tidak gampang meniadakan bentuk-bentuk kampanye itu sebab undang-undangnya masih sama, fundamen penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Kode di Jakarta, Rabu, 16 September 2020, seperti diambil dari Di antara. Selesai memetik beberapa respon, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyarankan supaya konser nonfisik dilaksanakan dengan cara daring atau lewat tayangan radio serta tv menyertakan TVR...

 Budget pengendalian banjir Jakarta 2020 didistribusikan Rp 1,2 triliun dari APBD DKI. Jumlah ini selanjutnya ditambah Rp 700 miliar dari utang Pemprov DKI ke Kementerian Keuangan lewat PT Fasilitas Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Sportsbook dan Permainan Judi Bola Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf menjelaskan, budget dari utang akan dipakai pembebasan tempat serta tambahan sumur serapan. "Tahun ini Rp 1,2 triliun (dari) APBD, terus yang dari SMI yang untuk pembebasan tempat saja yang ada sama sumur serapan, tidak banyak hanya Rp 7 miliar jika tidak salah, tetapi masih kita usahakan terus sampai nantikan budget ini cair," kata Juaini, Rabu (23/9/2020). Menurut Juaini, untuk program pembebasan tempat untuk hindari banjir, telah beberapa ada yang terealisasi serta ada juga masih juga dalam step proses pencairan, seperti di tempat di Pesanggrahan, Ciliwung, Sunter, Cipinang Melayu, serta kali Jati Kramat. Dia berkata untuk pembayaran pembebasan tempat, Dinas SDA...

 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemakaian pompa sampai sumur serapan untuk mengatur banjir di ibu kota. Sportsbook dan Permainan Judi Bola Beberapa langkah pengaturan banjir di Jakarta itu tercantum pada perintah Gubernur Nomor 55 tahun 2020 mengenai Pemercepatan Kenaikan Skema Pengaturan Banjir di Masa Perkembangan Iklim, kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juani Yusuf di Jakarta, Kamis, (23/9/2020). Juani menjelaskan, dari 478 unit pompa air punya Pemprov DKI, cuma dua sampai tiga % yang rusak, sedang bekasnya dapat berperan dengan lakukan perawatan saja. "Semenjak Maret kami telah mulai kerja. Saat saat ini ingin turun hujan, kami harus siap. Di tahun ini, gagasannya akan tiba 19 pompa bergerak (mobile) yang sekarang ini sedang dalam proses lelang," kata Juaini Yusuf waktu dikontak. Juaini menyebutkan faksinya tengah percepat pembangunan sumur serapan di tempat riskan kubangan. Termasuk juga di gedung punya Pemprov DKI Jakarta, seperti di ka...

 Epidemi Corona Covid-19 belum selesai. Tetapi, sesaat lagi Indonesia akan hadapi tempat lima tahunan yakni Penyeleksian Kepala Wilayah (Pemilihan kepala daerah) 2020. Sportsbook dan Permainan Judi Bola Mengingat sekarang ini kita masih berusaha menantang Corona Covid-19, ada lumayan banyak faksi yang menyarankan supaya penerapan Pemilihan kepala daerah 2020 dipending. Diantaranya ialah bekas Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK yang adalah Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). JK minta Komisi Penyeleksian Umum (KPU) menimbang kembali lagi untuk mengadakan Pemilihan kepala daerah 2020. Ditambah lagi, angka masalah pasien terverifikasi positif Covid-19 sampai sekarang ini terus bertambah. "Saya anjurkan dipending dahulu sampai beberapa waktu s/d vaksin diketemukan serta sampai vaksin diketemukan kelak langsung turun itu," kata JK di Balai Tatap muka Metro Jaya (BPMJ), Sabtu, 19 September 2020. Tidak cuma JK, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) minta ke KPU, pemerintah, s...