Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Maksimalkan Sumur Resapan dan Pompa Air
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemakaian pompa sampai sumur serapan untuk mengatur banjir di ibu kota.
Sportsbook dan Permainan Judi Bola
Beberapa langkah pengaturan banjir di Jakarta itu tercantum pada perintah Gubernur Nomor 55 tahun 2020 mengenai Pemercepatan Kenaikan Skema Pengaturan Banjir di Masa Perkembangan Iklim, kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juani Yusuf di Jakarta, Kamis, (23/9/2020).
Juani menjelaskan, dari 478 unit pompa air punya Pemprov DKI, cuma dua sampai tiga % yang rusak, sedang bekasnya dapat berperan dengan lakukan perawatan saja.
"Semenjak Maret kami telah mulai kerja. Saat saat ini ingin turun hujan, kami harus siap. Di tahun ini, gagasannya akan tiba 19 pompa bergerak (mobile) yang sekarang ini sedang dalam proses lelang," kata Juaini Yusuf waktu dikontak.
Juaini menyebutkan faksinya tengah percepat pembangunan sumur serapan di tempat riskan kubangan. Termasuk juga di gedung punya Pemprov DKI Jakarta, seperti di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lain-lain.
Gagasannya akan ada 300 sumur serapan yang dibuat tahun 2020 ini. Sedang jumlah keseluruhnya dari keseluruhan tahun awalnya telah capai seputar tiga sampai empat ribu titik.
"Kami masih data di semasing daerah berapakah jumlah sumur serapan yang telah dibuat tahun ini. Kami masih usahkan ada tambahan vendor untuk percepat pengerjaan sumur serapan itu," katanya.
Mengenai masalah pembebasan tempat untuk lakukan pengaturan banjir sekarang ini, Juaini menyebutkan jika faksinya tengah lakukan proses pembayaran seperti di Kali Sunter, Ciliwung, serta Jati Kramat. Sesaat untuk kali Pesanggrahan serta beberapa Ciliwung telah terbayarkan.
"Ini terus kami usahakan percepatannya, sebab untuk pembebasan tempat perlu kehati-hatian. Sebab surat harus ditelaah betul. Kami harus kerja sama juga dengan BPN. Jika BPN memandang suratnya lengkap baru kami bayar," ujarnya.
Disamping itu, Juaini menyebutkan minimal ada 80 ribu pasukan ditambah lagi ASN yang menolong untuk percepat pengaturan banjir saat hujan tiba. Beberapa ribu pasukan itu telah berjaga di titik riskan waktu mendung datang.
Diketahui awalnya, Ingub yang diberi tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 September Nomor 52 tahun 2020 mengenai Pemercepatan Kenaikan Skema Pengaturan Banjir di Masa Perkembangan Iklim itu minta supaya semua Lurah, Camat, Walikota sampai Kepala Dinas percepat program penangan banjir, mengingat ada perkembangan iklim dimana musim penghujan diprediksikan berlangsung lebih dini dari umumnya.
"Dengan berlangsungnya kenaikan intensif hujan karena perkembangan iklim, dibutuhkan pemercepatan kenaikan pengaturan banjir Jakarta yang responsive, adaptif, serta mempunyai resiliensi atas risiko banjir yang ditemui sekarang ini serta di waktu mendatang, baik dari sisi kenaikan infrastruktur fisik atau infrastruktur sosial," kata Anies dalam Ingub itu diambil, Rabu (23/9).
Dalam Ingub itu ditegaskan untuk pembangunan skema deteksi serta peringatan awal dan skema pengendalian banjir. Dan instruksi untuk pastikan infrastruktur pengaturan banjir yang telah ada tetap bekerja dalam kemampuan maksimal.
"Percepat pembangunan infrastruktur pengaturan banjir yang belum terealisasi," catat Ingub itu.
BPBD DKI meluncurkan info sekitar banjir Jakarta dampak hujan lebat pada Senin (21/9). Keseluruhan ada 49 RT di DKI yang terbenang banjir, umumnya di Jakarta timur.
Belum usai dengan penebaran Covid-19, sekarang masyarakat di beberapa daerah harus hadapi intimidasi musibah banjir. Bila banjir berlangsung, karena itu perlu dicermati bahaya cluster pengungsian musibah.
