4 Hal yang Disampaikan Mendagri Usai KPU Izinkan Konser Pilkada 2020
Komisi Penyeleksian Umum (KPU) masih meluluskan beberapa bentuk pekerjaan kampanye, diantaranya berbentuk konser pada Penyeleksian Kepala Wilayah atau Pemilihan kepala daerah Serempak 2020.
Sportsbook dan Permainan Judi Bola
Walau dibolehkan, KPU keluarkan beberapa kriteria supaya konser Pemilihan kepala daerah Serempak 2020 dapat diadakan sebab ada pada kondisi epidemi Covid-19.
"Ada ketetapan dalam undang-undang serta dalam ketentuan memang ditata demikian. Buat KPU pasti tidak gampang meniadakan bentuk-bentuk kampanye itu sebab undang-undangnya masih sama, fundamen penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Kode di Jakarta, Rabu, 16 September 2020, seperti diambil dari Di antara.
Selesai memetik beberapa respon, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyarankan supaya konser nonfisik dilaksanakan dengan cara daring atau lewat tayangan radio serta tv menyertakan TVRI serta RRI.
"Ini sebenarnya jadi kesempatan untuk moment organizer kampanye. Nah, memang benar ada kendala yang tidak mempunyai aliran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang dapat tembus serta di sejumlah wilayah hijau masih dapat dilaksanakan kampanye terbatas," kata Mendagri dalam seminar daring yang diadakan, Minggu, 20 September 2020.
Disamping itu, Mendagri juga akui telah mengirim surat ke KPU berkaitan dibolehkannya konser Pemilihan kepala daerah Serempak 2020.
Berikut 4 hal yang dikatakan serta dilaksanakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selesai KPU perkenankan konser Pemilihan kepala daerah Serempak 2020 digabungkan Liputan6.com:
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan dukungan penerapan konser nonfisik pada saat penerapan kampanye pilkada.
Mendagri menyarankan supaya konser nonfisik dilaksanakan dengan cara daring atau lewat tayangan radio serta tv menyertakan TVRI serta RRI.
"Ini sebenarnya jadi kesempatan untuk moment organizer kampanye. Nah, memang benar ada kendala yang tidak mempunyai aliran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang dapat tembus serta di sejumlah wilayah hijau masih dapat dilaksanakan kampanye terbatas," kata Mendagri dalam seminar daring yang diadakan, Minggu, 20 September 2020.
Disamping itu, Mendagri merekomendasikan supaya keramaian yang menyertakan kedatangan massa dengan cara fisik di tiap tingkatan Pemilihan kepala daerah, khususnya waktu kampanye harus dibatasi.
"Apa saja memiliki bentuk, harus dibatasi semaksimal kemungkinan. Saya tidak sepakat ada rapat umum, konser ditambah lagi. Saya tidak sama pendapat karena itu saya membuat surat langsung ke KPU, Kemendagri keberatan mengenai itu," kata Mendagri.
Tetapi, bukan bermakna semua pekerjaan pengumpulan massa kampanye dengan cara fisik harus dilarang.
Tito memperjelas, keramaian yang menyertakan massa banyak di tiap tingkatan Pemilihan kepala daerah, khususnya waktu kampanye, harus dibatasi. Apa saja memiliki bentuk, harus dibatasi semaksimal kemungkinan.
"Jadi seperti minta maaf rapat umum, saya tidak sepakat ada rapat umum, konser ditambah lagi, saya tidak sama pendapat. Karena itu saya membuat surat langsung ke KPU, Kemendagri, keberatan mengenai itu dan segala hal yang memunculkan keramaian itu yang mempunyai potensi tidak dapat menjaga jarak dibatasi. Tetapi ada tidak fair, jika semua keramaian dibatasi. Yang diuntungkan ialah petahana, sebab petahana dari 270 wilayah demikian petahana power-nya," kata Tito.
Oleh karenanya, Mendagri memandang cukup kurang adil bila dibatasi keseluruhan. Nonpetahana pasti ingin populeritas serta kepopulerannya naik. Karena itu diberi ruangan yang disebutkan rapat terbatas.
Dianya untuk Mendagri, sudah menyarankan tatap muka atau rapat hanya terbatas bisa didatangi optimal 50 orang. Serta itu perlu menjaga jarak. Dia menggerakkan kampanye daring.
"Selanjutnya kita ketahui kampanye dari itu dapat sampai beberapa ratus ribu orang, ditambah lagi live streaming konser juga bisa konser daring yang diinisiasi oleh Ketua MPR contohnya, serta ini sebenarnya jadi kesempatan untuk moment organizer kampanye," sebut ia.
Nah, memang benar ada kendala yang tidak mempunyai aliran komunikasi yang baik, tetapi ada RRI ada TVRI yang dapat tembus serta di sejumlah wilayah hijau masih dapat dilaksanakan kampanye terbatas," sambung Mendagri.
Tito memperingatkan jangan ada kampanye berbentuk konser, perlombaan serta pekerjaan apa saja yang kumpulkan massa.
"Konser dan sebagainya saya meminta tidak ada. Bisa konser, bisa musik virtual. Fisik tidak. Selanjutnya kegiatan-kegiatan lain seperti perlombaan, pengumpulan waktu baik berupa apa saja jangan. Terkecuali ada yang namanya rapat terbatas yang dipastikan sesuai dengan ketentuan KPU," jelas ia.
Buat paslon yang dapat dibuktikan menyalahi prosedur itu, Tito menyebutkan ada intimidasi dipidanakan.
"Jika berlangsung pengumpulan waktu di luar, arak-arakan, berlangsung selanjutnya konvosi ini harus dibubarkan. Serta dapat dipidana dengan UU lain. Dapat perda, dapat perkada, dapat ketentuan KUHP, dapat UU Karantina Kesehatan oleh Polri," tutur Tito.
Menurut Tito, Pemilihan kepala daerah ini bila diadakan dengan cara baik, menjadi momen emas untuk bikin 270 wilayah yang mengadakan penyeleksian bergerak mengatasi Covid-19. Mereka sebagai pasangan calon akan bergerak semua mengatasi Covid-19.
Dari mulai calon kepala wilayah sampai team kesuksesan lakukan kampanye masif, contohnya bagikan masker, handsanitizer, serta sabun.
Disamping itu, membuat tempat sabun di beberapa tempat publik dengan nama gambar pasangan calon.
Menurutnya, semakin banyak warga melakukan perbuatan, semakin baik. Hal tersebut akan menolong pemerintah mengatasi Covid-19 di wilayah itu.
Tetapi, pasti semuanya membutuhkan peraturan yang optimal untuk menahan keramaian sosial serta untuk menggerakkan dan mengharuskan beberapa eksekutornya patuhi prosedur kesehatan dengan sebagus-baiknya.
"Warga dibangkitkan, pilih pimpinan yang dapat mengatasi Covid-19 serta efek sosial ekonomi di wilayah semasing itu. Kampanye harus dilaksanakan hingga warga kelak memakai hak pilihnya untuk pilih pimpinan yang dapat mengakhiri permasalahan ini di wilayahnya. Automatis jika dapat dibuat seting ini beberapa calon kepala wilayah ini di pemikiran mereka cuma memikir bagaimana bereskan Covid-19 itu," jelas Tito.
Pernah berdesir berita Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah positif covid-19. Berita ini langsung dibantah Tito Sabtu (19/9) di antara waktu olahraga paginya.
